Bawaslu Mamuju Tengah Keluarkan Himbauan Kepada ASN Dan Kepala Desa Tidak Ikut Dalam Kegiatan Partai Politik

Mamuju Tengah liputansulbar.con - Bawaslu Mamuju Tengah mengimbau kepada seluruh ASN dan Kepala Desa agar tidak terlibat dalam pelaksanaan Deklarasi dan kegiatan dalam bentuk apapun yang di laksanakan oleh partai politik yang sifatnya menguntungkan atau merugikan bakal calon atau partai politik.25/8/24

Aturan menjelaskan terkait larangan Kepala Desa dan ASN terlibat dalam kegiatan apapun yang sifatnya menguntungkan dan merugikan partai politik maupun bakal calon yang akan berkontestasi dalam pelaksanaan pilkada di Mamuju Tengah

"Meski tak ada intruksi resmi yang di keluarkan namun kami akan lakukan pengawasan secara massif di setiap kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bakal calon dan Partai Politik mengingat tahapan Pencalonan semakin dekat" Tegas Kordiv PPPS Bawaslu Mamuju Tengah.

Semua personil Bawaslu Mamuju Tengah akan kami turunkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang melibakan orang banyak apalagi yang di anulir ada kepentingan partai politik di dalamnya .

Kami sudah intruksikan ke panwascam bersama Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) serta semua Jajaran Bawaslu Mamuju Tengah agar melakukan pengawasan terkait keterlibatan Kepala Desa dan ASN dalam semua pelaksanaan kegiatan baik itu deklarasi dan kegiatan kegiatan yang sifatnya mengandung citra diri dan pelaksanaan kampanye  sebelum masa kampanye.

Tentunya spirit pengawasan penyelenggaraan Pemilihan adalah Pencegahan kami upayakan mencegah terlebih dahulu sebelum ke hal - hal yang berpotensi akan menjadi pelanggaran Pemilihan agar tidak terjadi, serta jika Pelanggaran itu terjadi maka Bawaslu kabupaten secara tegas akan melakukan penindakan karena kegiatan kegiatan di luar jadwal tahapan berpotensi di tunggangi Kepentingan. Tutup Syarif M (Anggota Bawaslu Mamuju Tengah)

Read More

Jalan Rusak Parah Luput Dari Perhatian Pemerintah Tuai Sorotan Dari Warga

Mateng liputansulbar.com - infrastuktur jalan saat ini masih menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah kabupaten Mamuju Tengah hingga saat ini, seperti jalan penghubung dusun di desa babana, kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi barat yang rusak sejak lama kemudian mendapat sorotan dari warga sekitar, kamis (23/08/3024)

Jalan penghubung dua dusun terdebut merupakan akses utama maasyarakat dusun saluparadang dan dusun pangajoang desa babana

Amirullah salah satu warga dusun pangajoang kepada media mengatakan kerusakan ini sudah sejak tahun 2016 lalu hingga saat ini dan sangat menyulitkan kami masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian kami, ungkap Amirullah 

Akses ini merupakan akses utama masyarakat untuk mengeluarkan hasil pertanian seperti buah sawit, jagung dan yang lainya,sebut Amirullah 

Kami berharap ada upaya yang di lakukan pemerintah desa maupun pemerintah daerah dengan kondisi ini, terlebih lagi di musim hujan seperti saat ini kami masyarakat yang ada di dua dusun di dalam sangat kesulitan untuk mengangkut hasil panen pertanian kami,tutup Amirullah 

B45RI

Read More

Momentum Pilkada, Immawati Galakkan Refleksi Peran Perempuan dalam Pilkada 2024

Liputansulbar.com - Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang serentak dilaksanakan di Indonesia kini telah didepan mata,  Korps Immawati Nasional DPP IMM, menjemput momentum itu dengan menyelenggarakan webinar nasional dengan tema refleksi kepemimpinan perempuan dalam Pilkada 2024.

Dilaksanakan pada  hari sabtu10 Agustus 2024, melalui webinar online yang diikuti oleh kisaran 200 Immawati dari seluruh daerah di Indonesia 

Ketua Korps Immawati DPP IMM, Wilda Kumala Sari, menuturkan webinar nasional ini dengan topik kepemimpinan perempuan dalam Pilkada, hal ini sebagai refleksi menyadarkan kembali bagi perempuan di Indonesia khususnya Immawati dalam menghadapi pemilihan pemimpin di daerahnya masing-masing. 

Serta sebagai wadah pendidikan bagi perempuan bagaimana menghadapi Pilkada serentak nantinya, dimana perempuan juga memiliki peran strategis dalam mengawal berjalannya demokrasi mulai tahapan hingga pada penetapan kepala daerah nantinya. 

Momentum juga ini dianggap penting bagi Wilda, yang saat ini menempuh Magister Psikologi di UMG, dalam menyuarakan suara-suara perempuan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang ramah gender  dalam mengusung Pemimpin masa depan daerah 

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza, juga menyampaikan dengan tegas  bahwa Immawati saat ini sudah sepantasnya tampil  didepan dan mengambil posisi-posisi strategis, jangan hanya sibuk pada urusan-urusan domestik organisasi

"Saatnya Imawati keluar dari zona nyamannya, silahkan ambil peran penting", tandas Riyan. 

Lanjutnya, di IMM jadikan tempat bertumbuh dengan mengasah kapasitas diri serta terbentuknya intergritas immawati,  sehingga ketika waktunya tiba silahkan gelar diaspora gerakan politik perempuan yang mampu mambwa kepentingan ramah gender

Kehadiran perempuan bukan semata sebagai pelengkap, melainkan hadir memberi solusi atas kebijakan-kebijakan politik yang menjadi penyeimbang bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Serta narasumber yang mumpuni  dalam kapasitas bidangnya, Komisioner KPU Kalimantam Timur Iffa Rosita dan Sekretaris DPP Bidang Immawati Sakinah Fitrianti, keduanya hadir memberi warna pada webinar tersebut, sehingga berjalan dengan khidmat dan penuh  antusias dari peserta.

Read More

Pelecehan Seksual Dipengaruhi oleh Tingkat Pendidikan yang Rendah

mateng liputansulbar.com - Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (NA)Mamuju Tengah, Arinil Hidayah, menanggapi terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kaka kandung B (21) kepada   Adiknya sendiri H (16), terjadi di Mamuju Tengah, hal ini sebagai bukti tingkat pendidikan yang rendah

Ia menilai, Sulbar belum masuk Provinsi teraman tingkat nasional dalam kekerasan perempuan dan anak, justru menempati posisi yang terancam dan tidak aman dari kekerasan seksual bagi perempuan dan anak. 

Salah-satu faktor tingginya tingkat pelecehan seksual yakni rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat, sehingga hal ini mempengaruhi pemahaman hukum mengenai norma-norma asusila yang seharusnya diterapkan di Masyarakat justru buta akan hukum, sehingga lebih mengedepankan nafsunya.

"Bagi saya, tingkat pelecehan seksual lebih tinggi di Masyarakat karena dipengaruhi oleh tingkat  pendidikan rendah"

Jika tingkat pendidikan tinggi di masyarakat dan sadar hukum, maka tingkat pelecehan seksual pun akan rendah karena ada kesadaran hukum didalamnya. Makanya tidak heran jika semakin marak terjadinya inses yakni pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. 

Seharusnya anak mendapat pengamana dan dilindungi oleh keluarga, namun justru tidak aman dilingkungan keluarga sendiri.

Hal ini sebagai bukti bahwa hukum memang lemah, salah-satu faktornya juga karena minimnya dilakukan sosialisasi atau edukasi hukum oleh lembaga yang berwenang.   

Dalam kasus ini, sesuai Pasal 81 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, secara spesisfik pasal ini menjelaskan setiap orang dengan sengaja melakukan kekeraaan seksual atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dipidana penjara paling lambat 5 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 5 Miliar dan paling banyak 15 Milir.

Dalam kasus inses yang kesekian kalinya ini terjadi di Mamuju Tengah, ia berharap pihak yang berwenang dalam urusan ini agar segera mengambil langkah yang cepat serta memikirkan solusi penurunan tingkat pelecehan seksual ini.

Read More