Kapolri Paparkan Konsep Smart Security Untuk Polres IKN

 

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menjelaskan ground breaking command center Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari smart security system. Dengan konsep ini diharapkan bisa memaksimalkan pengamanan.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat paparan di IKN hari ini (21/12/23).

"Konsep smart security meliputi layanan tanggap darurat, kamseltibcar lantas dan sistem pengamanan kota yang modern, layanan kepolisian digital, dan melibatkan peran serta komunitas dan masyarakat,” jelas Kapolri.

Dijelaskan Jenderal Sigit, dalam konsep ini, pengamanan tidak hanya dilakukan secara fisik oleh personel Polri, tapi juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi seperti CCTV, body worn camera, big data yang terintegrasi dengan kementerian lembaga terkait, serta analisis artificial intelligence pada command center.

"Pembangunan smart security ini akan memberikan jawaban atas jaminan rasa aman bagi masyarakat dan para investor di IKN, sehingga dapat berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan investasi di Ibu Kota Nusantara sebagai wujud filosofi pembangunan Indonesia-sentris," ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menegaskan, Polri berkomitmen mengerahkan segala sumber daya demi mengawal kebijakan dan agenda-agenda pemerintah, khususnya mengawal pembangunan IKN. Oleh karenanya, diharapkan proses pembangunan bisa berjalan lancar dan tepat waktu.

Menurut Jenderal Sigit, Polres Khusus IKN akan dibangun di tanah 1.568 meter persegi dari alokasi tanah untuk Polri 12 hektare. Gedung polres nantinya memiliki 4 lantai dengan luas bangunan sebesar 6.189 meter persegi. 

Polres ini, ujar Kapolri, dibangun menggunakan anggaran senilai Rp155,6 miliar. Pembangunan ditargetkan berlangsung selama 8-9 bulan.

"Ke depan, Mabes Polri juga akan segera dibangun oleh Kementerian PUPR sesuai dengan desain yang telah diajukan,” jelas Kapolri.

Pembangunan tersebut, ujar Jenderal Sigit, memang dilakukan secara bertahap. Pada 2024, akan dibangun 2 blok dari total 3 blok yang ada dalam perencanaan.

Terkait dengan pemindahan anggota, Jenderal Sigit menjelaskan, akan dilakukan bertahap pada tahap I sampai IV. Pada tahap I 1.667, tahap II 9.484, tahap III 9.685, dan tahap terakhir 9.678.

"Pada tahap I, Polri telah siap memindahkan 700 personel organik Mabes Polri dan 708 personel yang akan mengisi Polres Khusus Kawasan IKN, di mana personel-personel tersebut telah melalui asesmen di Polda Kalimantan Timur," ungkap Kapolri.

Ditambahkan Kapolri, terkait pembangunan hunian, Kementerian PUPR saat ini sedang membangun 4 tower hunian Polri, di mana masing-masing tower memiliki 12 lantai yang terdiri atas 420 unit (tipe 98 m2). Sehingga, total terdapat 1.680 unit. Progres pembangunan sendiri hingga saat ini mencapai 14,4 persen dengan target penyelesaian pada November 2024.

"Harapan kami, pembangunan Polres Khusus Kawasan IKN dan tower hunian ini sejalan dengan 8 prinsip dan 24 KPI (key performance indicator) IKN, termasuk green building. Mohon izin, Bapak (Presiden Jokowi), uniform kami cokelat, tapi kami akan mengikuti konsep green building. Sehingga mendukung sustainable development dan green environment," ungkap Jenderal Sigit.

Read More

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) resmi membuka perekrutan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

  

 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) resmi membuka perekrutan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

(KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengumuman seleksi calon anggota KPPS Pemilu 2024, berdasarkan surat pengumuman Nomor : 369/PP.04.1-Pu/7606/4/2023.

Pengumuman diatas dibenarkan komisioner KPU Mamuju Tengah Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM, Sri Haryudith, saat dikonfirmasi melalui pesan  WhatsApp pribadinya.

” Iye,” tulis Sri singkat. Senin, (11/12/2023).

Diketahui perekrutan KPPS berlangsung 10 hari, mulai dari tanggal 11-20 Desember 2023. Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen lainnya, dismapaika kepada anggota PPS uang ada di desa.

KPU Mateng juga akan merekrut 2.905 KPPS yang akan bekerja di 415 lokasi TPS tersebar 54 Desa , 5 Kecamatan di Mateng.

Berikut Persyaratan Anggota KPPS :

A. Warga Negara Indonesia;

B. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

D. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

E. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

F. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;

G. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

H. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

I. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen persyaratan:

A. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

C. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang di legalisir;

D. Surat pernyataan untuk persyaratan;

F. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit atau klinik yang termasuk di dalam terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;

G. Daftar Riwayat hidup;

H. Pas foto warna 4×6

Selain dapat menghubungi PPS di desa peseeta juga dapat menghubungi narahubung di KPU Mateng di bawah ini:

Muhammad Arsyad, Hp.  085396900666

Fahrizal, Hp. 082338336979

Iswandi Litak Karaeng Abner, Hp. 082271369002

A Riski Kencana, Hp. 082188696290

Burdiono, Hp. 085243654446

Read More

H.Hendrik caleg DPRD kabupaten Polewali mandar dapil IV nomor urut 2 dari partai PKS ; Amanahmu adalah tugasku

 

liputansulbar Polman- pada tanggal 14 februari 2024 mendatang terutama warga kabupaten Polewali mandar akan melaksanakan pemilihan umum salah satunya calon anggota DPRD kabuten Polewali mandar 

Dalam momentum ini warga kabupaten Polewali mandar dapil IV kecamatan Wonomulyo,Mapilli,Bulo akan memilih calon yang di anggap memiliki dedikasi dan visi yang di anggap kuat untuk kemajuan kabupeten Polewali mandar 

Partai PKS menawarkan pilihan yang kuat bagi pemilih dengan mencalonkan H. Hendrik sebagai kandidat calon nomor 2 dapil IV Polewali mandar 

H. Hendrik adalah seorang calon anggota DPRD yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Polewali mandar 

"Saya siap berjuang keras dan bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan perubahan positif di kabupaten Polman" optimis kata H. Hendrik 

Saya berharap seluruh warga terkhusus masyarakat kecamatan Wonomulyo,kecamatan Mapilli, kecamatan Bulo untuk bersama menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai PKS nomor 8 dan memilih nomor urut 2 H. Hendrik, ajaknya 

Dalam proses pemilihan nanti setiap suara memiliki arti penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan kita ke depan,saya juga berharap agar parapemilih dapat bijak dan berpartisipasi aktif dalam demokrasi,tutup H. Hendrik

Read More

Bawaslu Gelar Penertiban APK

Kepolisian Resor Mamuju Tengah (Mateng) bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menggelar operasi penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 5 kecamatan, dan berlanjut hingga Kamis, 09 November 2023.

 

Penertiban ini adalah hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan berbagai pihak terkait.

 

Kegiatan penertiban APK yang melanggar aturan ini dilakukan di 3 kecamatan pada hari ini Rabu, 08 November 2023 di Kecamatan Topoyo, Tobadak, dan Budong-budong, serta di 2 kecamatan pada Kamis, yaitu di Kecamatan Karossa dan Pangale.

 

Dalam operasi ini, Polres Mateng melibatkan sejumlah 6 personel, dipimpin oleh IPDA Muh. Zaki Farhan S.Tr.K Kanit Tipiter Polres Mateng bersama 12 anggota Satpol PP, panwas kecamatan dan panwas desa.

 

Kepada awak media IPDA Zaki mengatakan, Setelah penertiban, semua APK yang sudah ditertibkan akan disimpan di kantor Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan dijadikan barang bukti. Pemilik APK yang telah ditertibkan tidak dapat mengambilnya kembali, bahkan setelah masa kampanye berakhir pada tanggal 28 November 2023.

 

“Kegiatan penertiban ini akan terus dipantau oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah hingga tanggal 27 November 2023 untuk menindaklanjuti temuan APK yang masih melanggar peraturan perundang-undangan,” jelas Kanit Tipiter Polres Mateng, Kamis, (09/11/23).

 

Selain itu, pihak bawaslu mengatakan, APK yang berada di desa dan sulit dijangkau akan diinformasikan melalui Panwas Kecamatan dan Panwas Desa untuk ditindaklanjuti.

 

Ia menambahkan bahwa operasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye politik berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menciptakan suasana yang aman dan damai selama masa kampanye.

 

Polres Mateng berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses demokrasi ini.(rls)

Read More

Penguatan ekonomi dan infrastruktur didukung dengan ketenteraman dan keamanan menjadi tema Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024.

Penguatan ekonomi dan infrastruktur didukung dengan ketenteraman dan keamanan menjadi tema Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024.

Sekda Mateng, DR. H. Askary Anwar mengatakan, Musrembang RKPD merupakan rencana kerja daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang mempertimbangkan visi misi dan program kerja kepala daerah.

“Agenda kegiatan awal ini penting kita laksanakan, karena merupakan tahapan penyusunan rencana pembangunan kita setelah forum lintas perangkat daerah,” kata Askary dalam sambutannya pada Musrenbang RKPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yang berlangsung di Aula kantor Bupati Mateng, Senin (27/3/2023).

Kata Askary, banyak kepentingan yang mewarnai setiap kegiatan Musrenbang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten. Ini bukti bahwa kehendak untuk membangun daerah itu luar biasa, kehendak ini lahir dari berbagai pihak, namun sangat ditentukan oleh berbagai pihak yang terkait yang dikenal dengan pemangku kepentingan.

“Olehnya itu, peran aktif dari pemangku kepentingan dalam Musrenbang sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, peran pemimpin dari pemangku kepentingan ini lah kunci keberhasilan suatu program pembangunan, besarnya komitmen tergantung sejauh mana pemangku kepentingan terlibat dalam proses perencanaan, tentu kehendak dan komitmen tersebut harus diimbangi dengan kesadaran bahwa kegiatan pembangunan harus berupa pembangunan yang prioritas.

Dia juga memaparkan bahwa isu strategis pembangunan tahun 2024 yakni, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevelensi stunting, peningkatan kapasitas SDM, pengendalian inflasi terutama inflasi pangan, pemanfaatan infrastruktur dasar, hilirisasi komoditas unggulan, pemilu serentak, pengolahan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pemindahan IKN dan Mamuju Tengah sebagai tuan rumah Porprov tahun 2026. 

Read More

Lantik Pejabat Struktural Eselon II, III Dan IV, Wabup Sampaikan Pesan Ini

Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, H. Muh. Amin Jasa secara resmi melantik pejabat struktural eselon II, III dan eselon IV, lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, Selasa (31/1/2023).

Pelantikan yang berlangsung di aula kantor bupati Mamuju Sutinah tersebut dihadiri oleh Sekda Mateng, DR. H. Askary Anwar, Kepala BKPSDM, DR Ishaq Yunus dan pejabat eselon II, III dan eselon IV yang dilantik.

Dalam sambutannya, Amin Jasa menyampaikan, pergeseran jabatan adalah suatu hal yang lumrah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mutasi kali ini adalah pelaksanaan dari Peraturan Daerah no 1 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mamuju Tengah nomor 7 tahun 2016, tentang pembentukan perangkat daerah.

“Sebagai dampak dari Perda tersebut, beberapa perangkat daerah mengalami perampingan dan perubahan tipologi, diantaranya Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dari tipe A menjadi tipe C, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dari tipe A menjadi tipe B, Dinas PTSP dan Penanaman Modal dari Tipe A menjadi tipe C yang disebabkan sebagian urusan pemerintahan digabung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” kata Amin Jasa.

Dampak lain lanjutnya, adanya penggabungan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan yang semula berdiri sendiri, digabung dengan Dinas Pertanian. Kantor Kesbang Pol yang semula eselon III-A ditingkatkan menjadi setara eselon II-B.

“Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural eselon II, III, dan IV lingkup Pemkab Mamuju Tengah, dimaksudkan untuk mengukuhkan kembali pejabat yang telah defenitif dan mengisi beberapa job jabatan eselon III yang lowong, akibat adanya pemekaran kelembagaan dan beberapa PNS yang menduduki jabatan tersebut memasuki batas usia pensiun, disamping itu agar terjadi penyegaran dari tempat tugas yang lama ketempat tugas yang baru,” ungkapnya.

Wabup Mateng berharap kepada yang baru dilantik dan diambil sumpahnya agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Tingkatan koordinasi dalam menjalankan tugas pokok sehingga terbangun sinergitas antara seluruh SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik koordinasi secara horizontal, vertikal, maupun koordinasi secara diagonal.

Wujudkan budaya disiplin dalam organisasi melalui pemberian punisment (hukuman) kepada staf yang malas dan reward kepada staf yang disiplin, berprestasi. Jangan melakukan pembiaran kepada staf yang melakukan pelanggaran disiplin, hanya karena dengan mempertimbangkan aspek perasaan dan kasian kepada ASN, tindak sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin.

Dalam menjalankan tugas agar berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tumbuhkan kerjasama yang baik antara seluruh pegawai pegawai yang ada dalam SKPD yang dipimpin.

Read More

Pemkab Mamuju Teken MoU Distribusi Beras ASN Dengan Perum Bulog

-Bupati Mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi teken Nota Kesepahaman atau MoU distribusi beras ASN dengan Perum Bulog, Selasa (31/1/2023).

Kerjasama antara Perum Bulog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perihal distribusi tunjangan beras ASN memasuki tahun ketiga.

“Alhamdulillah sampai tahun 2023 kita masih konsisten mensupport penyerapan hasil pertanian di Kabupaten Mamuju bisa diserap dan dinikmati oleh masyarakat Mamuju, dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Perum Bulog, dalam hal ini pengadaan beras ASN, kita bisa menikmati hasil kerja keras petani lokal kita, tidak lagi dari luar Mamuju,” kata Bupati.

Tentu hal ini akan memberi dampak positif bagi petani lokal Mamuju, sebab lanjutnya dengan demikian harga beras yang mereka hasilkan akan bisa bersaing sebab penyerapannya terarah.

Ini bagian dari komitmen Pemerintah Mamuju untuk mensupport petani lokal dari hulu sampai ke hilir.

“Saya berharap dengan adanya MoU ini, kita semua bisa mendukung program ini. Semua Kepala OPD akan didata, siapa yang mengorder beras Bulog dan siapa yang tidak,” papar Bupati Mamuju dalam sambutannya.

Sementara itu, pihak Perum Bulog yang diwakili Jamaluddin mengungkapkan, Perum Bulog memiliki penugasan dalam hal penyerapan atau pengadaan beras dari petani, juga harus memastikan pengamanan harga untuk konsumen.

“Sesuai amanah pemerintah peraturan no 48 tahun 2016. Dengan adanya MoU ini, Perum Bulog bisa membantu dalam penyerapan beras premium lokal Kabupaten Mamuju, beras terbaik yang akan kita distribusikan untuk ASN di Pemkab Mamuju,” ungkapnya. 

Read More

Kapolda Sulbar Dorong Pemkab Mateng, Bentuk Satgas Tangani Konflik Sosial

Mateng, Kunjungan kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulbar, Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca dalam menanggapi kasus sengketa Lahan di Lembah Hada, Kec. Budong-Budong pekan lalu yang mengakibatkan korban jiwa. Kapolda mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Mateng untuk membentuk Tim Terpadu atau Satuan Tugas (Satgas) untuk menanggani konflik sosial di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

 Hal itu Disampaikan saat kunjungan Irjen. Verdianto Iskandar Bitticaca bersama rombongan di Kabupaten Mamuju Tengah, (selasa, 24 Januari 2023)

 

Kapolda Sulbar lrjen.Verdianto Iskandar Bitticaca menuturkan, pihaknya telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk membuat tim terpadu untuk menangani konflik sosial di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

“Jadi penanganannya tetap di Polres Mamuju Tengah, untuk tersangkanya kita sudah tangani dan telah dilakukan penahanan. Kalau memang ada tambahan tersangkanya kita akan melakukan penahanan lagi,” ungkapnya.

“Menyikapi konflik lahan yang adanya korban jiwa ini,kita mendorong Pemda membuat tim terpadu penanganan konflik sosial,” sambungnya.

Konflik sosial, kata dia, telah diamanatkan dalam undang undang (UU) no 7 tahun 2012 tentang konflik sosial dan peraturan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) 42 tahun 2015.

“Kehadiran kami ini untuk memberikan semangat kepada Pemda Mateng berserta Polres, agar segera melakukan dan membentuk tim, sehingga potensi potensi konflik di Mateng bisa diredam,” terangnya.

Lebih lanjut, Jendral bintang dua itu menambahkan, dalam tim terpadu penanganan konflik sosial ini terdiri dari pemerintah daerah, Kapolres dan Kesbangpol serta melibatkan tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama demi membantu percepatan dalam proses bekerja.

“Ini sangat saya apresiasi kepada bapak Bupati karena membentuk tim sampai ketingkat Kecamatan bahkan tingkat Desa, mungkin karena semua permasalahan itu memang di level bawah,” pungkasnya.

Turianto

Read More

Kunjungan Polda Sulbar, di Sambut Baik Oleh Bupati Mamuju Tengah

Mateng, Kunjungan kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulbar, Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca dalam menanggapi kasus sengketa Lahan di Lembah Hada, Kec. Budong-Budong pekan lalu yang mengakibatkan korban jiwa. Kapolda mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Mateng untuk membentuk Tim Terpadu atau Satuan Tugas (Satgas) untuk menanggani konflik sosial di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

 Hal itu Disampaikan saat kunjungan Irjen. Verdianto Iskandar Bitticaca bersama rombongan di Kabupaten Mamuju Tengah, (selasa, 24 Januari 2023)

 

Kapolda Sulbar lrjen.Verdianto Iskandar Bitticaca menuturkan, pihaknya telah mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk membuat tim terpadu untuk menangani konflik sosial di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

“Jadi penanganannya tetap di Polres Mamuju Tengah, untuk tersangkanya kita sudah tangani dan telah dilakukan penahanan. Kalau memang ada tambahan tersangkanya kita akan melakukan penahanan lagi,” ungkapnya.

“Menyikapi konflik lahan yang adanya korban jiwa ini,kita mendorong Pemda membuat tim terpadu penanganan konflik sosial,” sambungnya.

Konflik sosial, kata dia, telah diamanatkan dalam undang undang (UU) no 7 tahun 2012 tentang konflik sosial dan peraturan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) 42 tahun 2015.

“Kehadiran kami ini untuk memberikan semangat kepada Pemda Mateng berserta Polres, agar segera melakukan dan membentuk tim, sehingga potensi potensi konflik di Mateng bisa diredam,” terangnya.

Lebih lanjut, Jendral bintang dua itu menambahkan, dalam tim terpadu penanganan konflik sosial ini terdiri dari pemerintah daerah, Kapolres dan Kesbangpol serta melibatkan tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama demi membantu percepatan dalam proses bekerja.

“Ini sangat saya apresiasi kepada bapak Bupati karena membentuk tim sampai ketingkat Kecamatan bahkan tingkat Desa, mungkin karena semua permasalahan itu memang di level bawah,” pungkasnya.

Turi

Read More

Job Fit/Uji Kompotensi PPT Pratama di Lingkup Pemkab Mamuju Tengah

Pelaksanaan Job Fit/Uji Kompotensi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkup Pemkab Mamuju Tengah bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 117 yakni (1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.

Lebih lanjut dengan penempatan pejabat sesuai dengan potensi dan kompetensinya diharapkan dapat mewujudkan Visi-Misi Kabupaten Mamuju Tengah.

Pelaksanaan Job Fit/Uji Kompotensi PTT Pratama Kab. Mamuju Tengah

Sarwis

Read More

Evaluasi Kinerja Uji Kompetensi PPT Pratama di Mateng

Berdasarkan ketentuan pasal 117 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 133 ayat (1) PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diduduki selama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi.

 Selanjutnya berdasarkan PermenPANRB No.15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.

 Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan. Bertempat di ruang Ruang Rapat Kepala BKPSDM Kabupaten Mamuju Tengah, Tim Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi JPT Pratama melakukan Evaluasi Kinerja 4 (Empat) PPT Pratama yang telah memasuki masa jabatan 5 tahun dan Uji Kompetensi. 

Adapun diantaranya adalah Drs. H. Muhammad Syamsir, M.Pd ( Kadis Satpol PP dan Damkar), Dzulkifli Ramli, S.IP., M.Si, (Kadis PMD), Hasanuddin. HW, S.Ag.,M.Si (Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Ir. H. Amrullah, M.M (Kadis DKP Mamuju Tengah). 

Hasanuddin. HW, S.Ag.,M.Si (Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Drs. H. Muhammad Syamsir, M.Pd ( Kadis Satpol PP dan Damkar)

Dzulkifli Ramli, S.IP., M.Si, (Kadis PMD)

Ir. H. Amrullah, M.M (Kadis DKP Mamuju Tengah). 

Read More

Sekda Mateng Sambut Kedatangan Dhara Banjarani Paskibraka Nasional

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Dr H Askary Anwar sambut kedatangan Dhara Banjarani, anggota Paskibraka Nasional.

Dhara Banjarani adalah perwakilan Provinsi Sulawesi Barat asal Kabupaten Mamuju Tengah yang terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Nasional.

Kedatangan Dhara Banjarani disambut di Rujab Sekda Mateng, Senin (29/8/2022) sekitar pukul 18:30 wita.

Dhara yang berstatus pelajar SMAN 1 Topoyo ini disambut dengan ucapan selamat dan pengalungan sarung pasa’be oleh Dr H Askary Anwar didampingi oleh Kadis Pariwasata Pemuda dan Olahraga Mateng, Kabid Pemuda Dinas Pariwisata, Rusli dan Purna paskibraka.

“Kita sangat bersyukur karena Dhara Banjarani berhasil melaksanakan tugasnya mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 2022 di istana negara,” kata Askary.

Kata Askary, ini merupakan kebanggaan bagi daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

“Mudah-mudahan kedepan kita bisa lagi membawa anak-anak kita ketingkat nasional, ini adalah aset Mamuju Tengah,” ungkapnya.

Askary juga berharap ada lagi yang bisa mengikuti jejak Dhara bisa masuk paskibraka nasional.

“Mudah-mudahan apa yang dicapai oleh Dhara Banjarani ini menjadi motivasi bagi pelajar lainya untuk berprestasi disegala bidang,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa Pemda Mamuju Tengah juga akan memberikan perhatian kepada Dhara dan keluarganya. 

Read More

Buka Jambore PKK Tingkat Kabupaten, Amin Jasa Sampaikan Hal Ini

.-Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah resmi digelar, Jum’at (26/8/2022).

Jambore yang berlangsung di kawasan tugu Benteng Kayu Mangiwang tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mateng, H. Muh. Amin Jasa.

Ketua Panitia Jambore, Hj. Asmira Djamal mengatakan, tujuan jambore PKK Kabupaten Mamuju Tengah merupakan wadah untuk memupuk rasa kebersamaan antara anggota dan kader, mempererat hubungan silaturahmi guna menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas para kader dan anggota PKK.

Jambore PKK Kabupaten Mamuju Tengah yang berlangsung hingga tanggal 28 Agustus ini, diikuti 30 desa dari 54 desa serta 4 Kecamatan dari lima kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Sementara Wakil ketua TP PKK Mateng, Hj. Hartati Amin Jasa menuturkan, kegiatan Jambore ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan PKK, ini adalah tempat perkumpulan kaum ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif.

“Salah satunya adalah seperti yang sekarang ini kita laksanakan, yaitu Jambore PKK. Jambore PKK menjadi kegiatan rutin yang kami laksanakan setiap tahunnya,” kata Hartati.

Dengan adanya Jambore ini lanjutnya, memberikan banyak manfaat, antara lain meningkatkan motivasi segenap tim dan jajaran PKK serta OPD yang terkait, dapat memberikan penghargaan kepada jajaran tim penggerak PKK kabupaten yang berprestasi dan kinerja yang baik selama ini. Dan sebagai bahan evaluasi atas kekurangan dan kelebihan yang kita miliki dalam melaksanakan 10 program pokok PKK, baik di tingkat kabupaten tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

Selain itu kata Hartati, juga mempunyai peran sebagai motivator, fasilitator perencana pelaksana pengendali dan penggerak, baik itu di keluarga maupun di masyarakat pada umumnya.

Namun kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan, dari keluarga yang sejahtera akan melahirkan tatanan kehidupan yang tentram damai sehingga dapat menjadi barometer dalam pembangunan

“Saya berharap kepada seluruh kader dan anggota tim penggerak PKK yang hadir pada Jambore kali ini, agar Kegiatan ini dapat melahirkan kader-kader yang handal dan mempunyai keterampilan dan kreativitas yang tinggi setelah pelaksanaan kegiatan ini,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Mamuju Tengah, H. Muh. Amin Jasa saat membuka secara resmi Jambore PKK tingkat Kabupaten Mamuju Tengah.

Amin Jasa berharap kepada para camat dan desa agar dapat mempersiapkan kader-kader PKK yang ada di kecamatan dan di desa masing-masing, untuk mengikuti jambore yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Mengapa? karena PKK adalah mitra pemerintah, dimana PKK ini sangat besar peranannya dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Menurutnya, jambore PKK ini dilaksanakan bukan hanya untuk datang beramai-ramai bertemu dan bersilaturahmi, tetapi lebih dari itu untuk merumuskan sebuah program PKK yang nantinya bisa dilaksanakan di desa dan kecamatan masing-masing.

“Kita berharap TP PKK Kabupaten Mamuju Tengah mampu menyusun sebuah program yang akan dilaksanakan di tiap-tiap desa dan Kecamatan setelah nantinya kembali ke desa dan Kecamatan kita masing-masing,” pesannya.

Lanjutnya, hal yang paling mendasar yang perlu perhatikan adalah masalah stunting. Stunting adalah program nasional yang harus kita atasi, masalah kemiskinan angka kemiskinan kita masih tinggi.

“Kita semua yang hadir di sini adalah punya niat yang sama untuk membangun daerah kita Kabupaten Tengah ini, melalui tugas dan tanggung jawab serta profesi kita masing-masing,” ungkapnya.

“Sekali lagi saya berharap agar kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi dan saling mengisi dengan berbagai pengalaman yang kita hadapi, yang kita alami di desa masing-masing, kita berbicara kita saling tukar pengalaman sehingga pengalaman yang ada di desa satu dapat diterapkan di desa lain, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah yang lebih bagus ke depan,” kuncinya. 

Read More

Sambut 1 Muharram 1444 H, PC NU Mateng Gelar Lomba Kreasi Ka’do Minyak, Pawai 1000 Obor dan Istighosah

Sambut tahun baru Islam 1444 H, PC NU Mamuju Tengah, menggelar Lomba Kreasi Ka’do Minyak, Pawai 1.000 Obor dan Istighosah.

Lomba kreasi Ka’do Minyak berlangsung di Pendopo Rujab Ketua DPRD Mamuju Tengah, Jum’at (29/7/2022) sore.

Sedangkan untuk pawai 1000 obor akan digelar malam harinya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Mateng, H. Arsal Aras, menyampaikan, kegiatan ini harus dijaga dan dikembangkan terus-menerus, karena dengan perkembangan teknologi zaman sekarang bisa-bisa apa yang menjadi tradisi orang-orang tua terdahulu itu akan tergerus dengan teknologi yang berkembang.

“Peringatan 1 Muharam ini dilakukan agar kita semua dapat teringat dan diingatkan, akan hakikat kehidupan dunia yang hanya sementara,” kata Arsal.

Kata Arsal, perjalanan waktu yang terus berputar hendaknya digunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.

“Dengan demikian, pada momen menyambut Tahun Baru Islam ini, juga merupakan salah satu upaya khususnya kaum muslimin di Mamuju Tengah untuk senantiasa mewujudkan masyarakat Mateng yang Islami,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekda Mateng, Dr. H. Askary Anwar, menyampaikan, ditengah situasi dan kondisi yang mungkin banyak tidak memungkinkan, Alhamdulillah kita dapat memperingati 1 Muharram 1444 hijriah.

Kata Askary, kondisi saat ini zaman serba susah, kondisi ekonomi, sosial, keamanan dunia bahkan di daerah kita juga terpengaruh, pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid juga belum merangkak secara potensi dengan baik.

Ini mempengaruhi situasi dan kondisi ummat, mempengaruhi karakteristik dan perilaku ummat dan tentu akan berimplikasi kepada budaya dan akhlak ummat, konsekuensi dari kondisi tersebut juga bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang semakin hari semakin padat.

“Maka dengan momentum tahun baru hijriah ini, kita jadikan sebagai momentum mengevaluasi dan mempersiapkan apa yang akan kita berikan kepada bangsa ini,” kata Askary.

Askary juga mengajak semua yang hadir untuk berkontribusi dan selalu bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah menjadi daerah yang maju.

“Mari kita berkontribusi, bersinergi, berharmonisasi dengan pemerintah membangun daerah ini, menjadi sebuah daerah yang maju,” tutupnya.

Read More