Sekretaris Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, Atallah Daffa, menuturkan tujuan webinar ini untuk merespon isu-isu kontemporer yang menjadi perhatian publik
"IMM sudah seharusnya menggunakan kepekaan sosial dalam melihat dinamika kebangsaan hari in", ungkap Daffa
Hal itu sejalan dengan tema webinar yang ia rumuskan "ketika sejarah ingin ditulis ulang: mau dibawa kemana ingatan kolektif bangsa".
Keseriusan itu semakin terlihat dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kapasitas dalam bidang kesejarahan yakni ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia provinsi Sulawesi Barat, Adi Arwan Alimin.
Daffa menilai proyek nasional ini yang melalui Kementerian Kebudayaan, Fadly Zon, kian terus mengalami pro dan kotra dikalangan pemerhati budaya, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), organisasi kepemudaan hingga masyarakat sipil.
"Saya sepakat jika disebutkan sebagai pemutakhiran sejarah ketimbang penulisan ulang sejarah", tungkasnya.
Olehnya itu, ruang-ruang diskusi sangat diperlukan dalam mengawal berjalannya kepenulisan ulang sejarah Indonesia yang terkesan terburu-buru dan ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 mendatang. Dan mendesak pemerintah untuk menerapkan asas akuntabilitas/partisipasi publik dalam pembuatan penulis sejarah ulang.
Ia berharap, melaui webinar tersebut kepada Pemuda, pemerhati budaya, sejarawan dan masyarakat sipil turut andil mengambil sikap agar tim penyusun kepenulisan ulang sejarah Indonesia mampu menjaga, mengedepankan nilai-nilai dan kode etik intelektual.
Arinil, salah satu peserta webinar menyampaikan gagasannya bahwa narasi penulisan sejarah ulang-lah yang memunculkan pro dan kontra itu sendiri "Seolah-olah ada hal yang ingin dihilangkan", Tutupnya
