Kedatangan ratusan masyakat ke kantor desa Kombiling dengan membawa sejumlah tuntutan diantaranya kejelasan aset desa, transfaransi Anggara Dana Desa, terutama Penyaluran BLT tahun 2023, serta menolak aparat desa lama yang masuk kembali dalam pemerintahan desa (Pemdes).
Pak Arwan yang ikut hadir di kantor desa mengatakan kehadiran kami disini untuk memperjelas aset desa, transparansi penggunaan dana desa, terutama dalam penyaluran BLT DD tahu 2023, serta menolak aparat desa lama yang masuk kembali dalam jajaran pemdes.
" Kami dari masyarakat Kombiling, mengharapkan dan minta kepada pemerintah desa, sampai Kabupaten anggaran desa yang kemarin- kemarin kelola oleh pemdes lama harus transparan terutama yang namanya BLT DD 2023," ungkap Anwar usai melakukan dialog dengan pemdes Kombiling saat ini.
Masih Anwar, ia juga meminta kejelasan aset desa terutama kendaraan roda empat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.
" Dulu itu aset desa (mobil) waktu masih ada kami sangat rasakan manfaatnya, bahkan saya sendiri perna memakai kepolewali saat saya punya urusan, sekarang mobil itu sudah tidak ada dan seluruh masyarakat Kombiling mempertayakan itu," jelas Anwar diikuti teriakn dari ibu yang ikut dalam rombongan.
Ia tambahkan karena kami juga menilai selama itu pemerintah di Kombiling tidak berjalan ridak baik, sehingga kami juga datang kesini untuk menyampaikan bahwa kami menolak keras aparat lama dipergunakan dalam emerintahan kali ini.
"Sehingga kami menuntut agar pemdes lama itu tidak di gunakan lagi, karena kinerjanya selamanya sudah kami nila yang merit kami sangat merugikan," pintanya.
Sementara itu Kepala desa (Kades) Kombiling saat ini Hammading, juga mengatakan kedatangan masyarakat datang kekantor untuk menyuarakan aspirasi nya jika mereka nelok jika aparat lama di pakai kembali dipemerintahan kali ini, karena mereka sudah menilai kinerja mereka selama ini.
" Puluhan Masyarakat datang kekantor karena mereka tidak setuju kalau oknum aparat lama di masukkan kembali dalam pemerintahan yang saya pimpin," ungkap Hammading.
Kemudian masih Hammading masyarakat juga menuntut terkait beberaa aset desa yang belum dikembalikan kepada pemdes saat ini.
" Semua tuntutan masyakat, karena pada saat itu saya belum menjabat, tentu semua itu kami akan bawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) karena PMD adalah Atasan kami, Langkah selanjutnya tentu bagaimana petunjuk dari PMD nantinya"tutup Hammading.
